PROBLEMATIKA REKRUTMEN POLITIK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA


PROBLEMATIKA REKRUTMEN POLITIK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. Pertama, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor topi” dan siapa yang sengsara menduduki “nomor sepatu”. Bagaimanapun pola oligarki elite itu tidak demokratis, melainkan cenderung memelihara praktik-praktik KKN yang sangat tertutup. Pola tidak menghasilkan parlemen yang representatif dan mandatori, melainkan parlemen bertipe partisan yang lebih loyal kepada partai politik.

Kedua, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah administratif (bukan konstituen yang sebenarnya), sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya, yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”. Masyarakat juga tidak bisa menyampaikan voice untuk mempengaruhi kandidat-kandidat yang duduk dalam daftar calon, karena hal ini merupakan otoritas penuh partai politik. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial dimana masyarakat bisa memberikan mandat kepada partai. Masyarakat hanya memberikan “cek kosong” kepada partai yang kemudian partai bisa mengisi seenaknya sendiri terhadap “cek kosong” itu.

Ketiga, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (linkage) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan dipejuangkan. Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai underbow, sebuah mesin politik yang memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. Sebaliknya, pihak aktivis organisasi masyarakat tidak memandang partai politik sebagai bagian dari gerakan sosial (social movement) untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, melainkan hanya sebagai “kendaraan politik” untuk meraih kekuasaan dan kekuasaan. Akibatnya, para anggota parlemen hanya berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bukan pada misi perjuangan politik yang berguna bagi masyarakat. Bahkan ketika berhasil menduduki jabatan parlemen, mereka melupakan basis dukungan massa yang telah mengangkatnya meraih kekuasaan. Tidak sedikit anggota DPRD yang mengabaikan forum atau partisipasi ekstraparlementer, karena mereka mengklaim bahwa DPRD menjadi lembaga perwakilan paling absah dan partisipasi itu tidak diatur dalam udang-undang atau peraturan daerah.

Keempat, dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “asal comot” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “mesin politik”. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Para mantan tentara dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha dicomot karena mempunyai duit banyak yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga money politics. Para selebritis diambil karena mereka mempunyai banyak penggemar. Para ulama (yang selama ini menjadi penjaga moral) juga diambil karena mempunyai pengikut masa tradisional. Partai politik secara mudah (dengan iming-iming tertentu) mengambil tokoh ormas, intelektual, atau akademisi di kampus yang haus akan kekuasaan dan ingin menjadikan partai sebagai jalan untuk mobilitas vertikal. Sementara para aktivis, intelektual maupun akademisi yang konsisten pada misi perjuangannya tidak mau bergabung atau sulit diajak bergabung ke partai politik, sebab dalam partai politik tidak terjadi dialektika untuk memperjuangkan idealisme. Sekarang pendekatan “asal comot” yang dilakukan partai semakin kentara ketika undang-undang mewajibkan kuota 30% kursi untuk kaum perempuan.

Kelima, proses kampanye (sebagai bagian dari mekanisme rekrutmen) tidak diisi dengan pengembangan ruang publik yang demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena untuk kontrak sosial untuk membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang show of force,banter-banteran knalpot, dan obral janji. Bagi para pendukung partai, kampanye menjadi ajang pesta dan arena untuk menyalurkan ekspresi identitas yang kurang beradab. Mereka bisa memperoleh “wur-wur” dalam bentuk jaket, topi, kaos, atribut-atribut partai lain secara gratis, menerima sembako atau sekadar uang bensin, dan lain-lain. Ketika kampanye digelar, yang hadir hanyalah fungsionaris partai dan para pendukungnya, bukan stakeholders yang luas untuk menyampaikan mandat dari masyarakat.

Keenam, proses pemilihan umum dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks “massa mengambang” yang kurang terdidik dan kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi. Sekarang, meski ada kebebasan yang terbuka, pendidikan politik secara sehat belum terjadi. Partai politik tidak memainkan peran yang memadai dalam pendidikan politik kepada masyarakat. Sampai sekarang sebagian besar rakyat Indonesia adalah silent majority, yang tenang, apatis (masa bodoh) dan tidak kritis dalam menghadapi proses politik. Akibatnya budaya politik yang partisipatif (civic culture) belum terbangun. Kondisi seperti ini tentu saja tidakmemungkinkan terjadinya proses rekrutmen secara terbuka dan partisipatif

 

Berikut ini adalah contoh problematika mengenai rekruitment kader parpol yang membuat kinerja DPR saat ini menjadi lemah. Kelemahan ini memang harus diperbaiki agar kualitas DPR mendatang juga bisa lebih baik. Tanpa perbaikan sistem rekruitmen parpol menurutnya mustahil DPR dapat diperbaiki. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR, Marzuki Alie pada wartawan di gedung DPR RI Senayan Jakarta (23/5). “Contohnya saat ini, sekitar 70 persen anggota DPR itu muda dan baru. Ini tentunya membanggakan, namun disisi lain juga menyebabkan masalah. Kesalahan bukan pada anggota DPR tersebut tapi pada parpol yang tidak memiliki ukuran dalam menentukan calon anggota legislatifnya dalam pemilu yang tentunya berimbas pada kinerja DPR sendiri,” ujar Marzuki. Adalah tugas parpol menurut Marzuki melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya sehingga caleg-caleg yang lolos menjadi anggota DPR pun bisa langsung siap bekerja tanpa harus melakukan penyesuaian yang berlarut-larut.

“Caleg yang diajukan selama ini oleh parpol banyak yang belum terukur. Kaderisasi dan pembinaan oleh parpol terhadap kader mereka pun masih lemah dan belum terukur,” tambahnya. Parpol jelasnya boleh saja mencalonkan seseorang yang populer, namun faktanya saat ini popularitas saja tidak akan cukup bagi seseorang untuk menjadi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.

“Popularitas semata tidak bisa membuat DPR menjadi lebih baik, harus juga ditambah modal politik bagi caleg-caleg tersebut, caranya dengan pembinaan kader,” imbuhnya. Selain itu sistem pendukung DPR yang lemah diakuinya semakin mempersulit anggota-anggota baru untuk melaksanakan tugasnya. Dirinya pun mencontohkan bahwa anggota DPR saat ini baru memiliki dua staf ahli, yang tentunya tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk membantu kelancaran tugas-tugas anggota DPR. “Karena kelemahan sistem pendukung ini jugalah makanya muka-muka baru ini bukannya membawa kemaslahatan malah petaka di masyarakat. Itu yang saya sampaikan soal kelemahan sistem yang bawa petaka dan bukan anggota barunya yang bawa petaka,” tambahnya. Oleh karena itu dirinya mengharapkan kalau memang menginginkan DPR menjadi lebih baik, maka parpol harus senantiasa membenahi kader-kadernya. “Kalau DPR saja yang membenahi diri sementara parpol tidak maka tidak akan ada perubahan. Perubahan itu harus dilakukan oleh DPR sendiri dalam menata sistem sekaligus dengan parpol,” tegasnya.(www.mitranews.com)

Dengan maraknya fakta bahwa system perekrutan politik di Indonesia sangat buruk maka Perlu diubah paradigma keanggotaan partai politik. Anggota harus dianggap sebagai sumber daya yang sangat krusial untuk partai. Anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Agar kesetiaan terhadap partai dan keterikatan dapat dijaga, anggota perlu mempunyai rasa memiliki partai. Segera membuat pola rekrutmen yang sistematis. Tindakan yang harus diambil antara lain adalah (Workshop Rekrutmen dan Pelatihan Anggota Partai Politik:  2005):

  1. Membentuk tim rekrutmen
  2. Menentukan kelompok sasaran – konstituen mana yang akan direkrut (pemuda, perempuan, penduduk kota/ desa, pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan)
  3. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen
  4. Menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan
  5. Menentapkan waktu dan lokasi perekrutan
  6.             1.     Menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional, dll.
  7.             2.     Memperkuat sayap dan onderbouw partai. Melalui organisasi tersebut rekrutmen kalangan tertentu (pemuda, perempuan) dipermudah.
  8.             3.     Membangun sistem dan database keanggotaan. Menentukan sistem tepat untuk partai dengan menjawab pertanyaan berikut:
  9. Siapa yang boleh menjadi anggota?
  10. Apakah anggota harus membayar iuran? Kalau ya, berapa besarnya iruan?
  11. Apakah anggota diberikan kartu identitas anggota?
  12. Data apa saja yang disimpan?
  13. Siapa yang bertanggung jawab?
    1.             4.     Menggaji staf profesional untuk mengurus beberapa pekerjaan partai yang tidak dapat dilakukan oleh anggota biasa; seperti akuntansi, staf sekretariat, kehumasan, menejer kampanye pemilu, penelitian dan pengembangan partai, pengorganisasian acara partai yang besar, dll.
    2.             5.     Menjaga supaya anggota tetap akitf dan bermotivasi tinggi. Anggota merasa termotivasi kalau:

a. Dilibatkan dalam kegiatan partai

b.Diberi tanggung jawab tugas partai sesuai dengan kemampuan

c. Diberi penghargaan setelah tugas diselesaikan

  1. Dibuat acara sosial seperti piknik, pentas bersama, dll.
    1.             6.     Melakukan aktifitas pelatihan secara rutin. Membangun program pelatihan anggota dan memperhatikan isu-isu berikut:
      1. Introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai
      2. Pengajaran sistem politik dan undang-undang yang berkait
      3. Fungsi dan struktur partai politik

d. Pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan partai

  1. Pemahaman atas masalah-masalah aktual serta tehnik dalam memecahkan suatu permasalahan (problem solving skills)
  2. Tehnik advokasi sosial
  3.             7.     Membuat anggota merasa puas dan merasa memiliki partai. Demikian rekrutmen anggota baru secara otomatis akan dilakukan oleh anggota. ”Anggota yang puas adalah perekrut yang paling baik.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s