DASAR HUKUM LANDREFORM


DASAR HUKUM LANDREFORM

Dalam membicarakan masalah dasar hukum landreform berarti membicarakan landreform baik sebagai sutu kebijakan pertanahan maupun sebagai sub system hukum pertanahan. Oleh karena itu dalam pembahasan ini tidak bisa terlepas dari politik agraria (pertanahan) nasional sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Pokok Agraria dan beberapa peraturan pelaksana lainnya.

1. Pancasila

Konsep keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristoteles dan para pemikir sesudahnya, demikian juga konsep keadilan sosial yang tercantum dalam sila ke-5 pancasila, memang tidak mudah untuk dipahami, terlebih bila harus dihadapkan pada kasus yang konkrit. Bagi Indonesia sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas keadilan sosial. Keadilan itu sendiri bersifat universal, jauh didalam lubuk hati setiap orang, ada kesepakatan tentang sesuatu yang dipandang sebagai adil dan tidak adil itu.

Dalam pengertian keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai keadilan ”membagi” atau ” distributive justice” yang secara sederhana menyatakan bahwakepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis, tetapi sesuatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk equality atau persamaan hak itu sendiri.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Secara konstitusional pengaturan masalah prekonomian didalamnya termasuk ekonomi sumber daya alam (SDA) di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi :

(1) Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Prekonomian nasional diselengarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 nampak jelas bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat peranan negara sangat diperlukan. Ikut campurnya negara dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan dimaksud mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara welfarestate. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa masalah ekonomi, bukan hanya monopoli ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar semata-mata tetapi juga diperlukan peranan negara, terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khusus mengenai pembangunan hukum agraria dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan : ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai ole negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Lebih lanjut pengaturan masalah agraria yang didalamnya termasuk dalam pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. dengan demikian secara historis dapat dijelaskan bahwa sebenarnya upaya pengaturan pertanahan (yang didalamnya terdapat program landreform) di Indonesia telah dimulai sejak indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

3. Landreform Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Sebagaimana yang disinggung dimuka, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu telah dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), terutama tentang pengertian ”dikuasai negara” yaitu member wewenang kepada negara untuk :

(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

(b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

(c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sementara wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Payung bagi pelaksanaan landreform di Indonesia adalah UUPA (Undang- undang Pokok Agraria, UU No. 5/1960) dan UUPBH (Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, UU No. 2/1960). Diperlukan waktu 12 tahun, sejak tahun 1948 ketika panitia persiapan dibentuk, untuk menghasilkan kedua undang-undang tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria atau yang kita kenal dengan sebutan UUPA maka UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dicerminkan oleh :

(1) Tanah dalam tataran paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat

(2) Pemilikan/penguasaan tanah yang berkelebihan tidak dibenarkan

(3)Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa oleh karena itu tanah tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan

(4) Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan prosuktivitas sumber daya alam

(5) Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persayaratan yang ditetapkan.

Wewenang yanng bersumber dari hak menguasai negara meliputi tanah yang sudah dilekati oleh sesuat hak atau bekas hak perorangan, tanah yang masih ada hak ulayat dan tanah negara. Menurut Imam Soetiknjo, hak menguasai negara yang meliputi tanah dengan hak perorangan adalah bersifat pasif, danmenjadi aktif apabila tanah tersbeut dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan. Terhadap tanah yang tidak dipunyai oleh seseorang/badan hukum dengan hak apapun dan belum dibuka maka hak menguasai negara bersifat aktif.

Dalam lingkupnya dengan masalah landreform ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan meskipun UUPA mengakui adanya tanah kepemilikan tanah secara perseorangan, tetapi perlakuan terhadap hak-hak tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat, dan ini merupakan kewajiban bagi pemegang hak tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip landreform seagaimana yang tercantum antara lain dalam Pasal 7, 10 dan 17 UUPA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s