MEKANISME REKRUTMEN POLITIK PARTAI POLITIK


MEKANISME REKRUTMEN POLITIK PARTAI POLITIK
  1. Partai Golongan Karya

Sistem keanggotaan dan perkaderan partai Golkar sejak era reformasi, tidak mengalami terlalu banyak perubahan, kecuali pada Sistem Perkaderan, ditambahkan Pelatihan Kader Profesi Masyarakat (PKPM), yang bertujuan untuk melatih para simpatisan dan anggota yang berada pada sektor Usaha Kecil Masyarakat (UKM), sehingga dapat memberi dukungan ketrampilan, akses permodalan, manajemen, pemasaran dan lain-lain.

Partai Golkar secara tidak langsung, ingin memberikan perhatian sebagai perwujudan doktrin partai, yaitu Karya dan Kekaryaan, tentang bagaimana ikut mengatasi persoalan kesempatan kerja. Penugasan kader, sebagai bagian dari Program pengelolaan kader partai, yang meliputi, 1) Rekrutmen Anggota, 2) Diklat perkaderan, 3) Penugasan kader/ Rekrutmen dalam jabatan politik, 4) Penilaian Kader, merupakan program penting yang sangat menentukan sejauh mana penampilan partai dapat terlihat oleh publik. Oleh karena itu, dalam hal penugasan kader-kader partai Golkar untuk mengisijabatan-  jabatan politik tertentu, partai Golkar menetapkan mekanisme yang demokratis dan terbuka, sehingga dapat menghindari sejauh mengkin praktik-praktik KKN.

Dalam hal penugasan kader untuk mengisi jabatan-jabatan strategis seperti anggota Iegislatif di semua tingkatan dan kepala pemerintahan di semua tingkatan, Partai Golkar juga memiliki sejumlah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya merit system dan suasana demokratis di internal partai. Untuk meningkatkan mutu anggota legislatif, Partai Golkar memiliki Keputusan Nomor 143/ DPP/GoIkar/II/2007 yang berisikan pemantapan orientasi dan perbaikan kriteria, prosedur dan tatacara rekrutmen anggota DPR. Dalam SK DPP Partai Golkar tersebut, disusun sejumlah kriteria calon anggota legislatif yang akan diajukan sebagai calon anggota legislative dari Partai Golkar.

Sejumlah kriteria itu yaitu; (a) aspek pengabdian (minimal 10 tahun bagi DPR RI dan 5 tahun bagi DPRD); (b) aspek mutunya menjalankan tugas-tugas partai di daerah binaannya sebagai fungsionaris partai; (c) aspek prestasi, pengalaman dan pengaruh (dikenal dengan PD2LT-Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan TidakTercela); (d) aspek pendidikan formal; (e) aspek kesinambungan dan regenerasi dimana komposisi calon adalah 40 persen calon lama dan 60 persen calon baru; dan f) aspek usia. Untuk meneliti aspek-aspek ini, DPP Golkar membentuk Tim Tujuh dengan supervisi Ketua Umum. Masing-masing aspek memiliki bobot nilai tersendiri.

Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah yang akan diajukan oleh Partai Golkar, DPP Partai Golkar memiliki Keputusan Nomor-145/DPP/Golkar/II/2007 tentangpenyempurnaan Juklak-5/DPP/Golkar/ IX/ 2005 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar. Untuk menjarnin bahwa penentuan calon kepala daerah berlangsung demokratis, diatur soal hak suara untuk DPP, DPD Partai Golkar Provinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota dan Ormas serta organisasi sayap. Selain itu, untuk menjaring calon yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, maka dalam proses penentuan calon kepala daerah, Partai Golkar selalu melakukan survei Pilkada yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Hasil survei itulah, yang akan dijadikan sebagai satu-satunya pedoman bagi DPP Partai Golkar dalam menyusun rekomendasi calon kepala daerah yang diprioritaskan untuk menjadi nominasi calon yang akan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Tim Pilkada Partai Golkar. Juklak-5 juga mengatur sejumlah persyaratan khusus bagi calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen kepala daerah dari Partai Golkar.

Selanjutnya, tatacara rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Golkar ditetapkan dalam Keputusan Rapimnas III Partai Golkar tahun 2007 Nomor 02/Rapirnnas-III/ Golkar/ XI/ 2007 tentang Rekomendasi Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golongan Karya tentang Bappilu, Tatacara Rekrutmen Calon Presiden/ Wakil presiden, Pilkada dan Peran Anggota Legislatif. Di situ disebutkan bahwa “Proses rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Golkar Tahun 2009, harus dilaksanakan secara Demokratis dan Terbuka berdasarkan AD/ ART Partai Golkar. Mekanisme yang diatur dalam rekomendasi itu merupakan “penyempurnaan” dari mekanisme Konvensi Nasional Partai Golkar tahun 2004 yang meski terbukti mampu meningkatkan citra partai, namun juga memiliki sejumlah kelemahan.

 

  1. Partai Nasional Demokrat

 

Partai NasDem yang lahir pada tahun 2010 merupakan partai baru dalam kancah politik Nasional. Visi partai ini yaitu: Kelahiran Partai NasDem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai NasDem terjun ke politik untuk suatu tujuan yang mulia. Partai NasDem memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar: memantapkan eksistensi Negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Misi Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat ini. Partai NasDem bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia.

Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Wacana perubahan serta restorasinya yang diandalkan oleh partai NasDeM tentu tidak akan berjalan tanpa adanya warga partai yang memiliki kredibilitas yang baik. Untuk melihat sejauh mana partai ini mempersiapkan kader yang kredibel tentu dapat kita lihat dari mekanisme rekrutmen politiknya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Budi Hartono seorang Admin DPD NasDeM pada tanggal 24 November 2011, didapat dua sistem yang digunakan dalam rekrutmen politik partai ini. Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang gunakan dalam penerimaan kader partai. Penerimaan kader partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dll. Penerimaan kader ini di awali dengan pengisian surat pernyataan anggota partai NasDem disertai fotokopi data diri seperti KTP, SIM atau KTM bagi mahasiswa.. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPC, DPD, atau DPW partai NasDem. Setelah berkas diterima, pihak partai kemudian akan mengirimkan data ke DPP. Pengiriman data yang dilakukan secara online ini bertujuan untuk mendapatkan KTA partai dari DPP. Untuk menarik minat anggota partai, NasDem memberi beberapa iming-iming asuransi sebesar satu juta yang berlaku bila telah menjadi anggota partai.

Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan baik di internal partai maupun jabatan-jabatan pemerintah. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak NasDeM. Contohnya apabila akan ditentukan calon pimpinan DPC, calonnya hanya dari pengurus yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri. Pemilihan dilakukan pada saat rapat kerja DPC, yang pemilihnya adalah seluruh anggota DPC.

Dari hasil tersebut, dapat terlihat indikasi pengumpulan kader dengan digunakannya sistem terbuka agar pelebaran sayap partainya dalam rangka melaksanakan tujuan partai. Kualitas rekrutmen partai belum dapat terlihat sepenuhnya karena partai ini belum sekalipun mengikuti PEMILU, kecuali hanya PEMILU walikota Yogyakarta yang itupun NasDem hanya menjadi anggota koalisi.

 

  1. Partai Keadilan Sejahtera

PKS telah eksis dalam perpolitikan di Indonesia, fungsi-fungsi yang dimainkan sebagai partai politik memberikan warna baru bagi politik Indonesia, diantara fungsi itu adalah sosialisasi politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik. PKS adalah partai kader yaitu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai kekuatan utama. PKS sebagai partai dakwah dalam partisipasi politiknya berupaya mendakwahkan Islam dengan wadah partai dalam perpolitikan Indonesia, dan dalam upaya mentransformasi bangsa menuju bangsa yang adil dan sejahtera.

PKS memiliki jaringan struktur yang sangat kuat di seluruh Indonesia, capaian struktur untuk propinsi DPW sudah di 33 Provinsi dan untuk di tingkat kabupaten 95% serta ditingkat DPC 75%. Jaringan ini merupakan kepanjangan tangan struktur di tingkat pusat yang di koordinasikan oleh wilayah dakwah DPP.

Struktur PKS yang luas ini berasal dari para aktivis dakwah yang menyebar di seluruh Indonesia, para aktivis ini berasal dari kampus-kampus dan juga remaja masjid, serta dari para lulusan timur tengah yang bersentuhan dengan jaringan dakwah Ikhwanul Muslimin di timur Tengah. Kebanyakan jaringan ini terutama diluar pulau jawa masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, walaupun ada tapi masih sedikit di daerah pelosok pedesaan. Jairngan struktur PKS efektif dalam meraih suara pemilu 2004, total perolehan suara: 8.325.020 atau 7,34% dari jumlah pemilih sekita 115 juta orang. Jumlah itu sedikit lebih banyak dari target 8 juta suara. Dengan suara itu PKS berhasil mengantar 45 kader PKS ke DPR RI, 157 kader ke kursi DPRD Provinsi dan 900 kader ke DPRD Kabupaten/Kota.

Selain memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, PKS juga memiliki kader yang memiliki semangat juang (militansi) yang tinggi, kader PKS juga bergerak tanpa pamrih dan bahkan tidak segan mengeluarkan harta pribadinya dalam menggerakan roda partai.

Untuk anggota dewan dan penjabat di eksekutif PKS mengenakan infaq yang cukup besar yang tertuang dalam SK dan besaran infaq proporsional, semakin tinggi take home pay yang diperoleh semakin besar infaq yang harus dikeluarkan. Infaq ini akan dikelola dan didistribusikan dari struktur ditingkat DPC (Kecamatan) sampai dengan DPP (tingkat pusat).

Militansi kader PKS di rawat dengan baik oleh struktur, karena kader merupakan aset yang terpenting bagi partai. Mekanisme merawat kader sebagai aset bisa dilihat dari kurikulum tarbiyah yang komprehensif, yang berbeda setiap jenjang keanggotaan. Semakin tinggi jenjang keanggotaan semakin besar tanggung jawab dan penugasan yang harus diemban.

Terkait dengan jenjang keanggotaan PKS membagi menjadi enam jenjang keanggotaan yaitu :

Anggota kader pendukung, yang terdiri dari:

a.    Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.

b.   Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.

Anggota Kader Inti, yang terdiri dari:

c.   Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.

d.   Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.

e.    Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.

f.    Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.

Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Jenjang keanggotaan bisa diakses dan dipublikasikan secara luas di website resmi PKS di http://www.pks.or.id. Jumlah kader PKS saat ini berjumlah 712.772 orang dari semua jenjang dari seluruh Indonesia

Jenjang keanggotaan partai teradministrasi rapi dan diekola oleh Badan khusus pembinaan kader yang disebut BPK (Badan Pembinaan Kader) yang didalamnya terdapat departemen-departemen yang mebidangi segala urusan kader.

Kader juga dibina melalui perangkat-perangkat yang disebut perangkat tarbiyah, perangkat inilah yang merupakan sarana kader untuk bisa dikader dan dilatih sesuai dengan jenjangnya dan dalam periode wktu tertentu ada promsi kenaikan jenjang.

R Ali Abdul Halim Mahmud menuliskan dalam buku  Perangkat-perangkat Taarbiyah Ikhwanul Muslimin terjemahan dalam bahasa Indonesia:

“…selain itu, tarbiyah Islamiyah  memiliki keistimewaan dengan kemampuannya mengiringi fitrah manusia dalam menghadapi realitas hidupnya di bumi dan di alam materi ini, sebagaimana juga mengiringi potensinya menuju tingkat keteladanan dan kepeloporan sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan dan keselamatan bagi diri, agama dan masyarakatnya. Semua itu termasuk dalam batas yang Allah swt. halalkan dan syariatkan”.(hal. 26)

Manhaj Tarbiyah 1421 H PKS yang dimaksud dengan sarana tarbiyah adalah program atau bentuk acara yang dijadikan media untuk merealisasikan kurikulum tarbiyah. Sebagai sarana utama dalam tarbiyah adalah Halaqah. Sedangkan sarana tambahannya berupa mabit/jalasah ruhiyah/lailatul katibah, tatsqif, rihlah, mukhayyam, dauroh, seminar, ta’lim dan penugasan. Setiap sarana memiliki kekhasan masing-masing sehingga para murobbi (guru yang  membina halaqah) perlu cermat untuk memadukan ke seluruhan sarana yang ada.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s